Oleh : Rezandra Adi Saputra,

BURSA calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah sesak dengan nama politisi dan pejabat. Sisanya, dengan proporsi yang sangat sedikit, adalah wartawan dan seniman. Mengapa akademisi tidak, atau belum, tampil?

Padahal, dunia politik dan akademik bukan sesuatu yang jauh, apalagi berseberangan. Sejarah republik mencatat, banyak politisi yang lahir dari dunia akademik. Begitu pula sebaliknya. Sejumlah lainnya bahkan menjadikan dua dunia itu sejalan. Politik dan pendidikan toh menanggung ekspektasi yang sama sebagai pencerah peradaban.

Ketika republik masih dalam imaji kebangsaan, sejumlah akademisi tampil di panggung utama politik. Pendiri Sarekat Islam (SI) HOS Tjokroaminoto, sekalipun tak pernah secara resmi mendirikan lembaga pendidikan, adalah akademisi yang handal. Naluri pendidiknya bahkan mampu membesarkan pemikir besar sekelas Soekarno dan SM Kartosuwujo. Tjokroaminoto mendedikasikan diri sebagai guru bagi para pemuda yang haus ilmu.

Pada masa yang tak jauh beda kegiatan berpolitik dan mendidik juga dilakoni Hatta dan Soekarno, sang dwitunggal. Kegiatan mengajar ketika menjalani masa pembuangan bukan keterpaksaan. Di Pulau Ende Soekarno berinveastasi dengan mengajar, menumbuhkan spirit kebangsaan pada anak-anak.

Persinggungan politik dan dunia akademik berlanjut ketika Orde Baru. Kaum intelektual tampil sebagai konseptor pembangunan. Soeharto, pada masa itu, guru besar Ekonomi Universitas Indonesia Widjojo Nitisastro didapuk menjadi arsitek pembangunan nasional. Sekalipun sejarah melabelinya menjadi penyokong penguasa, akademisi cum politisi ini menyumbang jasa yang besar.

Reformasi membuka pintu lebih lebar akses politik dan akademik. Tidak sedikit dosen yang menjadi anggota DPR. Di kesempatan lain, mereka tampil menjadi calon kepala daerah. Persinggungan ini kemudian melahirkan ilmuwan cum birokrat yang jamak disebut teknokrat. BJ Habibie adalah tokoh paling mudah diingat dari fenomana tersebut. Adapun Wakil Presiden Boediono adalah contoh yang lebih aktual.

Gubernur Akademisi

Dalam konteks pemilihan gubernur Jawa Tengah, akademisi bukan sama sekali absen. Guru besar ilmu arsitektur Undip Prof Eko Budiharjo sempat akan maju sebagai calon gubernur pada masa pemilihan 2008. Langkahnya terhenti karena ia tidka berhasil memperoleh tiket dari parpol pengusung. Langkah paling maju barangkali ditempuh mantan ketua PGRI Jateng Sudharto yang maju sebagai cawagub mendampingi Sukawi Sutarip.

Ketika demokrasi berkembang 5 tahun terakhir, kondisi mestinya telah berubah. Akses akademisi untuk mencalonkan diri menjadi gubernur atau wakil gubernur mestinya terbuka. Bahkan ketika pintu melalui parpol tertutup jalur indipenden terbuka 24 jam, sekalipun jalur “nekat” itu belum cukup menjanjikan.

Jika akademisi tampil, peta politik jelang pemilihan gubernur akan lebih menarik. Kekuatan birokrasi yang umumnya terpusat pada petahana dan pejabat akan terdistribusi. Lebih penting dari itu, gagasan-gagasan akademik akan semarak. Program-progam rasional dikemukakan sehingga jargon, klaim, dan janji kosong (bualan?) tidak lagi mendominasi.

Dari segi resourches, Jawa Tengah sebenarnya memiliki banyak akademisi handal. Rektor Undip Sudharto P Hadi misalnya adalah akademisi yang tangguh dalam keilmuan bidang lingkungan. Bermodal itu, Sudharto dapat menawarkan program pembangunan pro lingkungan. Di luar itu, Sudharto punya modal politik yang kuat berupa Jaringan Alumni Undip yang terkenal solid itu.

Nama lain yang sangat diperhitungkan adalah Rektor Unnes Sudijono Sastroatmodjo. Kiprahnya membangun Unnes 7 tahun terakhir adalah rekam jejak yang berharga. Memajukan Unnes adalah ungkapan yang hampir bermakna sama dengan memajukan pendidikan di Jawa Tengah. Sebab, Unnes tidak hadir dengan menyumbangkan ribuan pendidik, tapi sekaligus  “merawatnya” melalui beberapa program, seperti sertifikasi, PPG, PLPG, dan program lainnya.

Meski berlatar ilmu hukum, Sudijono kerap hadir dalam diskusi dan wacana pendidikan di Jawa Tengah. Mestinya ia berani menyodorkan blue print pembangunan pendidikan di Jawa Tengah kepada publik. Realitas bahwa kebijakan pendidikan saat ini masih tersentralisasi, dapat ia dobrak untuk memecah kebekuan.

Di bidang pendidikan, Jawa Tengah juga memiliki Sulistyo, ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Mantan rektor IKIP PGRI bahkan telah memulai karir politiknya sebagai legislator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sejak 2009. Kiprah tersebut tentu membuat Pak Lis tahu betul dinamika politik di Indonesia dan mengelolanya. Dalam konteks Jawa Tengah, visinya membangun pendidikan adalah niscaya.

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) juga punya tokoh yang harus diperhitungan dalam peta akademik. Edy Yuwono, rektor Unseod saat ini, berlatar belakang keilmuan di bidang Biologi. Unsoed sendiri memiliki fakultas ekonomi dan pertanian, dua bidang ilmu yang menjadi kunci pembangunan Jawa Tengah. Jika hasil riset yang dihasilkan lembaganya dapat disarikan menjadi program kerja, tentu tidak sedikit anggota masyarakat yang akan “tergoda”.

Kendala Dana?

Jika ditinjau dari kualitas personal, para begawan intelektual di atas tentu tidak perlu diragukan. Hanya dua kendala yang dapat menghalangi mereka, yaitu uang dan dukungan. Kebutuhan terhadap uang miliaran rupiah tak terhindarkan bahkan sekadar untuk menyosialisasikan program. Ongkos politik mahal karena elektabilitas harus ditopang dengan popularitas.

Persoalan dana bisa saja terselesaikan ketika kendaraan politik sudah didapatkan. Biarkan mesin politik yang bekerja sementara calon bersangkutan menyosialisasikan gagasan.

Sayangnya, sistem kepartaian kita masih struktural. Selain keputusan masih berpusat di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) juga ada semacam antrian di kader-kader internal. Penghargaan terhadap intelektualitas pun belum terbangun hingga grass root.

*) Penulis adalah Pegiat Komunitas Nawaksara Semarang.